Tribratanews.polri.go.id - Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar kasus investasi fiktif suntik modal alat kesehatan dan sebanyak enam orang ditetapkan sebagai tersangka.
Para tersangka masing-masing berinisial RE (41) sebagai Direktur PT RBS dan pengelola investasi, AS (31) selaku Direktur PT SM dan Pengelola Investasi, dan SK (43) yang berperan sebagai Komisaris PT RBS dan membantu mengelola investasi dari RE.
"Ketiga pelaku ini yakni RE, AS, dan SK yang merupakan pengelola investasi fiktif suntik modal alat kesehatan," jelas Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes. Pol. Pasma Royce, di Jakarta, Rabu (8/6/22).
Kombes. Pol. Pasma Royce menyampaikan bahwa ketiga pengelola investasi fiktif ini dibantu tiga tersangka lainnya dalam beraksi. Masing-masing berinisial YF (37) dan YD (41) sebagai perekrut korban atau bagian marketing serta NH (33) selaku admin atau penampung modal dari korban.
Adapun kasus ini berawal pada September 2021, tersangka YF membuat status di media sosial (Whatsapp dan Instagram) terkait investasi pengadaan alat-alat kesehatan di beberapa rumah sakit pemerintahan.
Kapolres menyebut YF mendapatkan informasi pengadaan alat kesehatan di BNPB itu dari tersangka RE. Sehingga YF menyampaikannya kembali ke para korban. "Tersangka AS dan RE yang juga mengetahui investasi itu sepakat dengan profit (yang dijanjikan). Jadi, dari AS dan RE ada keuntungan 20 persen dan diserahkan ke YF. Kemudian itu dipotong 1% sehingga diterima 19 persen keuntungan," jelasnya.
Nantinya, YF akan mengambil keuntungan 2-9 persen dan 10% sisanya akan diserahkan kepada para korban. Sejak September sampai Oktober, investasi ini berjalan lancar dengan pembagian keuntungan pada korban sebesar 10 persen. "Namun, setelah bulan Desember, profit ini berhenti dan tidak ada pembagian lagi keuntungan. Sehingga korban melaporkannya," terang Kapolres.
Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP.
in
Hukum
