Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Italia akan menggelar pemilihan umum (Pemilu) pada September mendatang usai Perdana Menteri Mario Draghi mengundurkan diri pada Kamis (21/7).
Salah satu sumber pemerintah mengatakan Pemilu akan berlangsung pada 25 September mendatang. Selama itu pula, Draghi akan menjabat sebagai kepala pemerintah hingga PM baru terpilih, demikian dikutip AFP.
Draghi menyampaikan surat pengunduran kepada Presiden Italia, Sergio Mattarella, di Istana Quirinale pada Kamis pagi. Kantor kepresidenan memang mengaku telah mencatat pengunduran ini, namun mereka meminta agar pemerintahan Draghi tetap berjalan hingga Pemilu.
Draghi sebetulnya sudah pernah mengundurkan diri, namun saat itu Mattarella menolak.
Gonjang-ganjing di pemerintahan Italia bermula saat parlemen menggelar pemungutan suara untuk mosi tidak percaya menyoal kebijakan mengatasi biaya hidup yang terus naik.
Sementara itu, partai lain dalam koalisi Draghi, Forza Italia dan Lega Nord enggan memberikan suara. Ia lalu merasa tak lagi didukung untuk memerintah negaranya. "Koalisi persatuan nasional yang mendukung pemerintah sudah tak ada lagi," kata Draghi pekan lalu, dikutip AFP.
Ia menilai pemerintahan bisa berlangsung jika ada prospek yang jelas untuk melakukan program pemerintah. "Yang mana kekuatan politik memberi kepercayaan mereka. Kondisi ini tak lagi ada," ucap Draghi lagi.
Tak lama setelah pemunduran Draghi, Mattarella membubarkan parlemen. Langkah ini disebut memicu pemilihan umum lebih awal. Mulanya rencana Pemilu di Italia akan digelar pada Mei 2023 mendatang.
Pembubaran parlemen, kata dia, selalu menjadi upaya terakhir Mattarella. Namun, dalam kasus ini kurangnya konsensus di antara partai-partai membuat dirinya tak bisa menghindari keputusan tersebut.
Kejatuhan Draghi terjadi meski jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan sebagian besar warga Italia ingin ia tetap memimpin hingga Pemilu.
