Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo menyatakan ketahanan kesehatan dan kesiapsiagaan dunia terhadap pandemi tidak cukup kuat. Hal itu terlihat saat dunia menghadapi pandemi covid-19.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadapi KTT Global Covid-19 ke-2 di Washington DC, AS, pada Kamis (12/05/22).
"Akibatnya harga yang harus kita bayar sangatlah mahal. Jutaan orang yang kehilangan nyawanya dan perekonomian dunia pun mengalami keterpurukan," kata Presiden RI dalam sambutan yang diunggah oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Melihat hal tersebut Presiden RI mengajak negara-negara di dunia untuk bekerja sama mengatasi pandemi serta membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan yang lebih kuat.
"Untuk mengatasi pandemi, percepatan vaksinasi harus dilakukan untuk menjangkau 70 persen penduduk setiap negara. Momentum turunnya jumlah kasus saat ini harus dimanfaatkan untuk meluncurkan pukulan terakhir terhadap covid 19," ujar Presiden RI.
Terkait pembangunan arsitektur kesehatan dan penguatan kesiapsiagaan dunia, menurut Presiden RI, paling tidak diperlukan 3 hal. Pertama, akses kesehatan yang inklusif.
"Seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dasar. Infrastruktur kesehatan dasar harus memadai dan siap menghadapi pandemi. Di tingkat global, setiap negara besar maupun kecil kaya maupun miskin harus memiliki akses yang setara terhadap solusi kesehatan," ungkap Presiden RI.
Kedua, akses pembiayaan yang memadai mengingat tidak semua negara memiliki sumber daya untuk memperbaiki infrastruktur kesehatannya.
"Kita perlu mekanisme pembiayaan kesehatan baru yang melibatkan negara donor dan bank pembiayaan multilateral. Hubungan pembiayaan kesehatan harus dilihat sebagai sebuah investasi dan tanggung jawab bersama mencegah pandemi," terang Presiden RI.
Ketiga, pemberdayaan. Dalam hal ini, kapasitas kolektif harus harus diupayakan dan kerja sama antar negara menjadi kunci. Indonesia, siap berperan sebagai hub produksi dan distribusi vaksin di kawasan.
"Kerja sama riset, kerja sama transfer teknologi dan akses ke bahan mentah harus diperkuat. Tidak boleh ada monopoli rantai pasok industri kesehatan, diversifikasi pusat produksi obat, vaksin, alat diagnostik dan terapeutik harus dilakukan," jelas Presiden RI.
Lebih lanjut, Presiden RI juga menegaskan Presidensi Indonesia di G20 memberikan perhatian besar terhadap kerja sama kesehatan secara inklusif. Untuk itu, perlu penguatan peran dan keterlibatan semua negara, WHO dan multilateralisme.
"Tidak boleh ada yang tertinggal dalam upaya kita membangun arsitektur kesehatan dan kesiapsiagaan dunia yang lebih kuat. Recover together, recover stronger," pungkas Presiden RI.
