Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Pemerintah akan terus melakukan modifikasi cuaca sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi cuaca hujan ekstrem yang terjadi belakangan ini hingga menjelang pergantian tahun, utamanya di DKI Jakarta dan wilayah penyangga.
"Akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG maupun juga oleh pemerintah provinsi terutama oleh Pemprov DKI," ujar Menko PMK Pratikno, Selasa (10/12/24).
Menko PMK mengatakan, BMKG dan BNPB akan memodifikasi cuaca secara berkala. Program ini bertujuan untuk mengurangi curah hujan yang berlebihan, meski tidak dapat sepenuhnya menghilangkan hujan ekstrem.
"Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan. Tidak bisa meniadakan, tidak mungkin. Tapi mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek," ujar Menko PMK.
Selain modifikasi cuaca, langkah lainnya adalah optimalisasi infrastruktur yang ada, dengan fokus pada perawatan dan renovasi infrastruktur yang telah terpasang.
Menko PMK menekankan pentingnya kesiapsiagaan petugas teknis di lapangan agar tidak ada kelengahan dalam menangani potensi banjir.
"Petugas teknis harus tetap waspada dan rutin melakukan apel siaga untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi cuaca ekstrem," tegas Menko PMK.
Hal lainnya yakni, akan dibentuk posko bersama di BNPB pada pekan ini, yang akan menjadi pusat koordinasi bagi semua pihak terkait.
Setiap pemerintah daerah dan unit pemerintahan terkait akan mengirimkan wakil untuk bergabung di posko ini, yang memungkinkan koordinasi dilakukan secara real-time tanpa perlu mengadakan rapat-rapat tambahan.
Apabila kemudian banjir tidak bisa terhindarkan, pemerintah berharap lewat kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi dapat terkendali, seperti menerjunkan personil Basarnas.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi dampak dari cuaca ekstrem dan memastikan respons cepat serta efektif dalam menghadapi potensi bencana banjir di wilayah Jabodetabek.
"Dan juga Kementerian Sosial juga siap semuanya siap. Jadi pihak-pihak terkait juga siap sehingga kita bisa meminimalisasi beban masyarakat seandainya itu terjadi," tutup Menko PMK.
(ndt/pr/nm)
