Tribratanews.polri.go.id - Papua. Khusus di wilayah Papua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong integrasi pelayanan publik digital bisa menyeluruh.
Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB, Insan Fahmi, S.T., M.M., menyampaikan bahwa optimalisasi penggunaan teknologi informasi menjadi solusi. Dalam mengatasi persoalan patologi birokrasi.
"Dengan penggunaan teknologi digital, kita bersama dapat mengawasi kinerja pelayanan publik, menguatkan ekosistem inovasi. Lalu aksesibilitas menerima pelayanan yang lebih mudah, cepat dan terjangkau," ujarnya, dilansir dari laman RRI, Senin (1/7/24).
Menurut dia berbagai layanan digital mendapat interoperabilitas dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Melalui kegiatan ini setiap daerah diharapkan dapat mengimplementasikan digitalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Baca Juga: Pemerintah Kejar Penurunan Angka Stunting di Indonesia
"Adapun digitalisasi layanan tersebut mencakup integrasi akses informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)-Cari Yanlik. Integrasi layanan prioritas melalui Portal Pelayanan Publik, dan integrasi layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan layanan unik khas daerah melalui MPP Digital," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Jhoni Way, sepakat bahwa percepatan transformasi digital pelayanan publik memiliki peran penting. Dalam mewujudkan pelayanan lebih baik bagi masyarakat.
Hal ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Dalam memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dari pemerintah.
"Oleh karena itu, kami terus mendorong dan mendukung berbagai upaya untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Salah satu upayanya adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan tentang pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik," tutupnya.
(fa/hn/nm)
