Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyampaikan progres implementasi layanan sertifikat elektronik, di mana hingga pertengahan September 2024, sudah menerbitkan 891.939 sertifikat elektronik.
“Saat ini sudah 455 Kantor Pertanahan yang menjalankan layanan pertanahan elektronik. Serta Sertifikat elektronik yang sudah kita hasilkan saat ini sebanyak 891.939,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, Senin (16/9/24).
Sertifikat-El adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik yang data fisik dan yuridisnya telah tersimpan dalam Buku Tanah Elektronik atau BT-El. Dalam hal ini, masyarakat juga tetap menerima sertifikat tanah elektronik dalam bentuk fisik, yaitu 1 lembar kertas yang memiliki spesifikasi khusus berupa security paper dan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
Lebih lanjut, Sekjen Suyus menjelaskan, implementasi layanan pertanahan elektronik, termasuk Sertifikat-El ini juga merupakan bagian dari proses Kementerian ATR/BPN memperbaiki pengelolaan pertanahan.
“Ini juga merupakan arahan Pak Menteri AHY,” ujar Sekjen Suyus.
Ia juga menyebut, saat ini progres pendaftaran tanah telah mencapai 117 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah seluruh Indonesia. Hingga akhir 2024, target pendaftaran tanah Kementerian ATR/BPN adalah sebanyak 120 juta bidang dan diharapkan pada 2025 pendaftaran tanah dapat diselesaikan seluruhnya.
Terkait lonjakan pendaftaran tanah, Sekjen Suyus menyebut bahwa hal tersebut membuat pelayanan pertanahan berubah dari yang sifatnya manual menjadi elektronik.
“Tentunya kita tidak bisa mengelola secara manual lagi. Terlebih ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pelayanan berbasis digital atau yang biasa disebut Digital Melayani/Dilan,” terangnya.
Sementara untuk implementasi layanan pertanahan elektronik, Sekjen Suyus mengungkapkan bahwa Menteri AHY senantiasa menekankan soal pengelolaan sistem keamanan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik.
“Tentunya sistem keamanan itu selalu kita siapkan. Selain itu, kita juga perlu melakukan penguatan di sisi internal kita, yaitu aspek sumber daya manusia (SDM). Sehingga, kita bisa optimal dalam melayani masyarakat,” ujar Sekjen Suyus.
(ndt/hn/nm)
