Tribratanews.polri.go.id - Palembang. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tidak membayarkan pajaknya selama 2 tahun sesuai UU Lalu Lintas Pasal 74, maka kendaraan tersebut menjadi ilegal artinya tidak mempunyai surat menyurat sehingga tidak bisa dipergunakan. Hal tersebut disampaikan Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Drs. Firman Santyabudi, M.Si., di Palembang.
“Amanat UU Lalu lintas pasal 74 ini, artinya saya hanya ingin mengingatkan pada kita semua untuk tercapainya tertib data kepemilikan lengkapnya itu 5 plus 2, lima kali tidak bayar pajak STNK itu berarti jadi kosong plus 2 nya ini sudah tidak bisa lagi dicatat dimana-mana,” jelas Kakorlantas, Selasa (14/11/23).
“Kepolisian hanya akan mengambil menghapuskan dari data register kendaraan jadi mobil ini hanya ada seonggok besi saja yang hanya boleh dipajang apakah bisa dihidupkan lagi tidak, oleh karena itulah tugas kami mengingatkan tentang kewajiban masyarakat,” tambah Kakorlantas.
Irjen. Pol. Drs. Firman Santyabudi juga mengajak masyarakat Indonesia untuk taat membayar pajak kendaraan.
(bg/pr/nm)
