Tribratanews.polri.go.id - Kendari. Terciptanya kedamaian di Provinsi Sultra bukan saja tanggung jawab Polri. Seluruh masyarakat Sultra juga turutu mutlak berkontribusi. Menjalin dan merawat kerukunan mesti menjadi hal utama.
Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya menjelaskan bahwa masyarakat Sultra mesti menjunjung tinggi kedamaian, ketertiban dan etika.
Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya meminta masyarakat Sultra menjaga Kamtibmas dan menjaga Sultra. Kapolda Sultra hadir dalam Muskerpus DPP LAT Sultra. Tampak Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas (dua dari kanan) dan Ketua Umum DPP LAT Sultra, Masyhur Masie Abunawas (dua dari kiri
Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya menambahkan kaum milenial dan masyarakat Sultra dapat menjadi pelopor Kamtibmas. Sehingga dalam konteks Pilkada yang akan terselenggara di beberapa daerah di Sultra tidak terjadi perpecahan.
“Saya meminta seluruh elemen masyarakat tidak mudah terpancing dan terprovokasi hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Tunjukkan bahwa kita masyarakat Sultra adalah orang yang beradab dan beretika. Mari saling merangkul untuk menjaga Sultra tetap aman dan kondusif,” ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam Musyawarah Kerja Pusat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Adat Tolaki Sulawesi Tenggara (Muskerpus DPP LAT Sultra) di Swiss-Belhotel Kendari, akhir pekan lalu.
Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya menyampaikan agar terus menjaga kerukunan antar sesama suku bangsa.
“Terus jaga kerukunan. Bukan saja antar sesama suku Tolaki tetapi seluruh suku yang ada di Sultra khususnya dan secara umum semua suku bangsa di seluruh Indonesia,” pintanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas mengatakan LAT merupakan aset negara yang harus dilestarikan. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengamanatkan agar adat budaya di seluruh Indonesia harus dilestarikan. LAT adalah warisan leluhur yang harus tetap dijaga.
“Melestarikan budaya adat Tolaki adalah bagian dari amanah undang-undang sebagai salah satu aset pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pelestarian adat dan budaya merupakan perwujudan dari program prioritas Gubernur Sultra, Ali Mazi. “Hal itu tertuang dalam Sultra berbudaya dan beriman,” kata Lukman Abunawas yang juga Ketua Dewan Pembina DPP LAT Sultra itu.
Ketua Umum DPP LAT Sultra, Masyhur Masie Abunawas mengungkapkan, musyawarah kerja ini bertujuan menyusun program kerja yang bermuara pada rekomendasi program yang secara teknis akan dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LAT kabupaten dan kota di Sultra.
“Musyawarah ini tidak saja menghasilkan program dan rekomendasi terkait pelestarian nilai-nilai budaya Tolaki tetapi juga diharapkan lahir program dan rekomendasi yang bersifat multidisiplin. Hal ini guna mendukung pelestarian nilai-nilai budaya Tolaki, misalnya pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain,” ucapnya.
(my/bq/hy)
