Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan yang memiskinkan bandar narkoba dengan jeratan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Ini upaya hukum yang tepat karena memang sudah sepantasnya para bandar dimiskinkan," ujar Ketua Tim Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, seperti dikutip dari Antara, Senin (29/4/24).
Ketua Khairul mengatakan pihaknya sudah memonitor keberhasilan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel yang menyita aset seorang wanita pengedar narkoba berinisial NH dan suaminya DP di Kabupaten Tanah Laut dengan total aset mencapai Rp13 miliar.
Baca Juga: Jaga Kamtibmas dam Mencegah Asli Kejahatan Jalanan, Polda Papua Laksanakan Patroli Rutin
Bahkan penyidik menelusuri aset sang bandar berupa bangunan rumah dan kontrakan hingga ke Makassar, Sulawesi Selatan.
"Sebelumnya Polda Kalsel juga membantu Bareskrim dalam tracing aset jaringan Fredy Pratama yang menjerat dua tersangka di Banjarmasin dengan Undang-Undang TPPU," ungkap Ketua Khairul.
Ia menilai, jeratan TPPU diperlukan dengan tujuan memiskinkan bandar narkoba, sehingga diharapkan tidak bisa lagi menjalankan bisnis haramnya.
Di sisi lain, bagi para korban penyalahguna yang ditangkap, dia berharap tidak lagi dihukum pidana penjara, namun direhabilitasi melalui asesmen yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai Lapas kita hanya dipenuhi para korban narkoba, mereka ini harus disembuhkan bukan dipidana sepanjang terbukti hanya menggunakan untuk kepentingan pribadi bukan terlibat mengedarkan," tegas Ketua Khairul.
Sementara, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Winarto menyatakan komitmen pihaknya dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba dengan jeratan TPPU para bandar yang terindikasi kuat melakukan modus operandi pencucian uang.
"Pengungkapan TPPU memang tidak mudah dan butuh waktu cukup panjang guna melakukan penelusuran aset yang berkaitan dengan pidana awal, namun kami yakin dengan kemampuan SDM personel Ditresnarkoba kita bisa menuntaskannya," ujar Kapolda.
(ndt/hn/nm)
