Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan perlunya transparansi dalam penentuan harga obat guna mengidentifikasi penyebab mahalnya obat di Indonesia dan segera mencari solusinya.
"Harga obat di satu rumah sakit bisa jauh berbeda dengan rumah sakit lainnya di dalam negeri," ujar Menkes, Kamis (12/12/24).
Ia menjelaskan bahwa transparansi tersebut perlu diterapkan pada semua jenis obat, baik obat generik bermerek maupun obat inovatif. Menkes mengungkapkan bahwa harga obat yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga.
Menurut Menkes, beberapa faktor yang memengaruhi tingginya harga obat, antara lain biaya pemasaran dan distribusi. Melalui transparansi, permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dan diatasi.
"Kita perlu menjaga keseimbangan antara efikasi obat dan keuntungan bisnis agar industri layanan kesehatan bisa berkelanjutan," jelas Menkes.
Untuk itu, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah, seperti negosiasi harga obat dan penerapan Health Technology Assessment (HTA) guna memantau inovasi obat yang diciptakan.
Ia juga menyoroti upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mempercepat proses sertifikasi obat agar inovasi di sektor layanan kesehatan dapat lebih cepat diakses oleh masyarakat. Menkes berharap BPOM terus meningkatkan kinerja dalam proses pemberian sertifikasi dan izin edar obat inovatif.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa lembaganya telah mempercepat proses sertifikasi obat dari semula 300 hari kerja menjadi hanya 90 hari kerja.
Selain itu, BPOM juga menjembatani kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri guna mendorong pengembangan produk obat baru yang inovatif dari hasil riset.
"Para mahasiswa punya banyak ide bagus, tapi terkendala dana, sementara industri sulit berinovasi karena lebih fokus pada sisi bisnis," ujar Kepala BPOM.
(ndt/hn/nm)
