Tribratanews.polri.go.id - Bali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengimbau para peserta Pemilu 2024 menghindari kampanye negatif dan kampanye hitam, meskipun tidak ada hukumannya.
"Kampanye negatif itu menyampaikan sisi yang buruk atau negatif dari seorang calon walau faktanya demikian, itu tidak ada hukumannya. Kalau kampanye hitam, menyampaikan sesuatu yang buruk, namun tidak sesuai kenyataan atau hoaks, itu ada hukumannya. Nah, dua-duanya harus dihindari agar Pemilu kita mendatang berlangsung baik dan santun," ujar Menko Polhukam seperti dikutip dari Antara, Selasa (10/10/23).
Menurut Menko Polhukam, peserta pemilu juga harus menghindari politik identitas yang akan membuat kontestasi menjadi tidak fair dan berpotensi menimbulkan konflik.
Baca Juga: Menkes Siap Koordinasi dengan Menlu Soal Bantuan Kesehatan ke Gaza
"Menggunakan identitas politik boleh, misalnya, mengatakan saya Muslim, saya Madura, boleh saja, tetapi kalau menjalankan politik identitas itu tidak boleh, yaitu menjadikan identitas politik untuk mencederai lawan atau orang lain," jelas Menko Polhukam.
Pemilu, menurut Menko Polhukam, merupakan salah satu mekanisme penanda negara demokrasi. Oleh karenanya, agar proses dan hasil pemilu benar-benar demokratis, maka harus dilaksanakan secara bermartabat, sesuai dengan nilai, etika, dan aturan hukum.
"Kenapa kita memilih demokrasi, bukan monarki, oligarki, atau yang lain? Karena sistem demokrasi dipandang paling memungkinkan berjalan dan bekerja-nya negara sebagai organisasi kekuasaan yang bertujuan melindungi, menghormati, dan memajukan hak asasi manusia," ujar Menko Polhukam.
(ay/hn/nm)
