Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ketersediaan tanah untuk program 3 juta rumah tidak ada masalah.
"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," ujar Menteri ATR/BPN, Kamis (9/1/25).
Kementerian ATR/BPN mengungkapkan terdapat 864.662 hektare (ha) potensi tanah untuk menopang program ketahanan pangan, transmigrasi, dan perumahan rakyat.
"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari hak guna usaha (HGU) ke hak guna bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," jelas Menteri ATR/BPN.
Untuk mendukung program perumahan rakyat, Menteri ATR/BPN menjelaskan bahwa 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman.
Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah. Kemudian dari total cadangan tersebut juga, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.
Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.
Menteri ATR/BPN menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.
"Sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini," tegas Menteri ATR/BPN.
(ndt/hn/nm)
