Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., menyampaikan bahwa dirinya akan segera menerbitkan peraturan Menteri Desa (Permendes). Ini mengenai ketentuan alokasi dana desa untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Dalam keterangannya ia mengatakan Permendes sebelumnya mengatur bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar maksimal 20 persen dari dana desa. Namun kali ini di bawah kepemimpinannya ketentuan itu diubah menjadi minimal 20 persen.
"Kami akan segera tandatangani Permendes pemanfaatan dana desa yang sudah kita cantumkan minimal atau sekurang-kurangnya 20 persen dari dana desa itu dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Artinya, boleh lebih dari 20 persen, kurang gak boleh," ujarnya, dilansir dari laman RRI, Rabu (18/12/24).
Dengan anggaran itu, ia berharap setiap desa dapat benar-benar mewujudkan swasembada pangan, sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto. Indonesia Emas 2045 dapat semakin mudah diwujudkan apabila seluruh kebutuhan pangan terpenuhi, yang mana sebagian besar berasal dari desa.
Selanjutnya, ia juga berharap agar pemanfaatan dana desa sebesar minimal 20 persen tersebut mampu menghadirkan jejak yang nyata atau dapat dirasakan oleh masyarakat desa.
Ia menginginkan dana desa untuk ketahanan pangan itu bisa dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan BUMDes sebagai pihak pengelola.
"Nanti, hasilnya akan diserap sebagai bahan baku untuk makan siang bergizi dan keuntungannya juga dapat digunakan. Ini untuk kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.
Sementara terkait dengan pengawasan pemanfaatan dana desa itu, ia berharap adanya pembinaan dan pendampingan dari unsur kepolisian. Supaya tidak ada penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa.
"Dalam Rakernis ini, penting bagi kami untuk memastikan bahwa pengawasan dana desa itu benar-benar kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, maka swasembada pangan akan berhasil," tutupnya.
(fa/hn/nm)
RRI
in
Nasional
