Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M., menegaskan penangkapan ikan harus terukur. Menggunakan sistem output kontrol, bukan hanya membayar izin dan melaut bebas.
"Kemudian penangkapan ikan harus terukur dengan baik periode pertama penangkapan ikan dulu menggunakan input kontrol sekarang output kontrol. Dulu pokoknya kamu bayar, punya kapal kamu bayar melaut sebebas-bebasnya sekarang kamu melaut dulu, balik dapatnya berapa baru dibayar kepada negara," ujarnya, dilansir dari laman RRI, Kamis (12/12/24).
Dalam kesempatannya, ia menjelaskan bahwa hasil tangkapan harus dilaporkan. Negara ujar dia harus mendapatkan hasil dari laut untuk kesejahteraan alam dan generasi mendatang. Menurutnya, jika pengawasan tidak efektif. Maka itu bisa menjadi bagian dari korupsi.
Ia menegaskan korupsi bukan hanya soal memanfaatkan hak yang bukan milik pribadi. Tetapi bagaimana mengoptimalkan seluruh potensi untuk kepentingan bangsa dan negara.
Selanjutnya ia menyebut pentingnya peran aktif petugas dalam pengawasan. Hal tersebut untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan penangkapan ikan yang berkelanjutan.
(fa/hn/nm)
RRI
in
Nasional
