Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Kepolisian Republik Indonesia beserta Bawaslu memiliki peran penting dalam kelancaran pemilu 2024. Hal ini dikarenakan Polri dan Bawaslu menginginkan pesta demokrasi tahun depan berjalan dengan baik dan lancar.
Baca Juga : Kemlu Sebut Proses Evakuasi WNI dari Gaza Masih Terkendala Keamanan
“Bawaslu dan Polri saling bahu-membahu melakukan kolaborasi pada setiap pemilu. Seperti dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), keamanan pemungutan suara dan netralitas anggota polri,” ungkap Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) se-Indonesia di Jakarta, pada Rabu (1/11/23).
Ketua Bawaslu mengatakan dalam Pasal 93 huruf f UU Pemilu Bawaslu bertugas, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, Bawaslu juga punya kewenangan untuk merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas anggota Polri.
“Dalam undang-undang sudah jelas disebutkan, Kepolisian bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ungkap Ketua Bawaslu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga menambahkan untuk meminimalisir persoalan pada pemilu 2024, Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pencegahan. Diantaranya, menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, menguatkan pengawasan partisipatif, koordinasi dan dengan stakeholder terkait, serta imbauan dan hal lain terkait dengan pencegahan.
“Selain itu Bawaslu juga membentuk tim fasilitasi pengawasan tahapan, membuat alat kerja pengawasan, membuat kalender pengawasan dan kerjasama instansi terkait,” tutupnya.
(ri/pr/nm)
