Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Presiden RI Joko Widodo perintahkan Gugus Tugas Reforma Agraria menyelesaikan sengketa lahan di tengah masyarakat.
Sementara Tim Reforma Agraria Nasional, menegaskan penyelesaian sengketa akan kurangi ketimpangan penguasaan kepemilikan lahan.
Presiden RI menyampaikan hal ini dalam acara puncak GTRA Summit 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/06/22).
Presiden RI mengharapkan GTRA dapat segera mengintegrasikan dan memadukan seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, menyelesaikan masalah lahan.
Presiden RI juga menegaskan bahwa semua harus mengikuti dan mendukung Kebijakan Satu Peta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional yang turut hadir secara virtual dalam kesempatan tersebut, mengatakan pertemuan GTRA sangat penting dan strategis ditengah upaya melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19.
“Saya mengapresiasi GTRA yang telah bekerja keras untuk melaksanakan Program Reforma Agraria guna mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, utamanya untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menyampaikan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah menyusun Peta Indikatif Tumpang Tindih Izin Pemanfaatan Ruang (PITTI) untuk menyelesaikan ketidaksesuaian izin usaha dan hak atas tanah.
“Berkaitan dengan hal ini, kami harapkan dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar kita bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga menyampaikan bahwa dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi, Pemerintah terus melanjutkan Program PEN di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar 451,64 triliun rupiah dengan tiga pilar yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.
Selain itu, Pemerintah terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai reformasi regulasi yang tentu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.
Hal lain yang juga tengah didorong Pemerintah adalah Presidensi Indonesia dalam Forum G20. Dengan keberadaan Indonesia di panggung dunia, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan perdagangan dan investasi.
“Oleh karena itu, kemudahan investasi perlu didorong oleh para Pemerintah Daerah agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sumber : ameks.fajar.co.id
