Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyoroti upaya pengembangan budidaya perikanan nasional yang tengah diupayakan pemerintah dihadapkan pada tantangan perubahan iklim hingga kerusakan ekosistem.
Wapres memaparkan, salah satu sektor perikanan yang berpotensi menyumbang 16 persen dari nilai ekonomi bidang kelautan Indonesia adalah akuakultur atau budidaya perikanan.
"Pemerintah terus mendorong pengembangan budidaya perikanan ini agar lebih modern, mandiri dan berkelanjutan. Upaya ini tidak tanpa tantangan, seperti adanya perubahan iklim, kerusakan ekosistem, degradasi lingkungan, serangan penyakit dan keselamatan hayati," ungkap Wapres, Kamis (3/7/24).
Oleh karena itu, Wapres mengimbau penerapan teknologi dan inovasi di bidang perikanan dan penguatan regulasi dan kebijakan, serta kolaborasi multi pihak perlu terus didorong demi mewujudkan pembangunan ekonomi maritim yang inklusif dan berkelanjutan.
Wapres menjabarkan peningkatan populasi penduduk dunia yang diproyeksikan mencapai 8,6 miliar orang pada tahun 2030 membawa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan global, terutama protein hewani yang berkualitas.
Menurut Wapres, kawasan Asia Pasifik dengan keanekaragaman hayati laut berpotensi besar memenuhi kebutuhan pangan dan menyumbang 5 persen dari ekonomi global. "Hal ini tentunya menjadikan kawasan Asia Pasifik menjadi kawasan strategis yang tidak hanya menjadi pasar, namun juga sebagai pusat produsen perikanan global," terang Wapres.
Ia menilai Indonesia dan negara kepulauan lainnya di Asia Pasifik, seperti Filipina, Jepang atau bahkan negara mikronesia, memiliki kekayaan laut yang dipandang sebagai peluang bagi perekonomian, khususnya ekonomi biru. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang hampir 60 persen wilayahnya berupa perairan, Indonesia menjadikan penerapan konsep ekonomi biru sebagai salah satu strategi pembangunan nasional.
Indonesia pun telah memantapkan visi dan misi ke depan untuk menjadi poros maritim dunia dengan terus meningkatkan kontribusi sektor kelautan atas perekonomian nasional dan mengembangkan program-program nasional yang mengedepankan inovasi di bidang perikanan dan pariwisata laut."l
"Oleh karena itu, kerangka kerja sama pengembangan ekonomi biru di kawasan ini tentunya tidak hanya melibatkan pemerintah, tapi juga menggandeng pelaku usaha dan investor, serta akademisi, untuk menciptakan arah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi," tambah Wapres.
(ndt/hn/nm)
