Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Dalam upaya mengamankan Pemilu 2024, Polri menggelar operasi mantap brata yang akan dilakukan pada tahun 2023 hingga tahun 2024. Rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.
Operasi bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Rencananya ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Para personel akan bertanggungjawab menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara dan tahapan-tahapan lainnya yang dengan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Operasi Mantap Brata akan terbagi menjadi beberapa Satgas, yakni Mabes Polri sebanyak 9 Satgas, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas dan Satgas Polres sebanyak 6 Satgas. Selain itu dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata juga akan melibatkan berbagai Satuan Kerja (Satker) Polri.
Satker yang terlibat adalah Bareskrim, Baintelkam, Baharkam, Korbrimob, Slog Polri, Divhumas, Divisi TIK, Divisi Propam, Divisi Hubinter, Srena dan Inspektorat Pengawasan Umum.
Sedangkan Satgas yang dibentuk adalah Satgas Preemtif, Satgas Preventif dan Satgas Tindak Tegas, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Sattgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops. Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops. Sedangkan di tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.
Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata seluruh jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi semua potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Dalam setiap tahapan akan ada asesmen untuk melihat sejauh mana spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Karena itu pelibatan Polri akan berbeda-beda, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan maupun jumlahnya.
Dalam setiap tahapan ada potensi permasalahan, dari masukan KPU diketahui permasalahan bisa muncul dalam perekaman E-KTP, data pemilih ganda dan seterusnya. Sedangkan Bawaslu mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Pilkada Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih.
Karena itu Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memerintahkan jajarannya mengawal Pemilu 2024 dan segala bentuk potensi konflik harus segera di redam. Polri akan menggandeng berbagai pemangku kepentingan dari mulai penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh-tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat.
Polri juga sudah melakukan pemetaan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi dan resolusinya, antara lain profesionalitas penyelenggaraan Pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan dan isu SARA.
Di dalam Operasi Mantap Brata juga ada mekanisme cooling system, dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai.
(ta/hn/nm)
