Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), bersinergi untuk mencegah perempuan dan anak-anak terlibat aksi terorisme.
Kepala BNPT, Komjen. Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H., mengatakan, kerjasama ini merupakan hal penting dalam upaya penanggulangan terorisme, karena ditemukan banyak keterlibatan perempuan dan anak dalam kejahatan tersebut, baik sebagai perekrut maupun pelaku teror.
“Dalam kegiatan monitoring dan identifikasi yang dilakukan BNPT bersama K/L (Kementerian dan Lembaga) terkait, sebanyak 333 perempuan telah berangkat ke Irak dan Syiria,” jelas Kepala BNPT dalam keterangannya di laman resmi bnpt.go.id terkait penandatanganan nota kesepahaman tentang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak dalam penanggulangan terorisme pada Selasa (19/4/2022).
Kepala BNPT menjelaskan, pihaknya juga menemukan ada 315 anak yang terlibat langsung dalam jaringan teror di berbagai daerah. Bahkan, BNPT mencatat terdapat anak berusia di bawah 10 tahun yang terlibat jaringan terror, yang dinilai menjadikan perempuan dan anak sebagai korban radikalisasi.
"Angka ini menunjukkan bahwa kita harus berusaha lebih lagi dalam aspek pencegahan terorisme terutama bagi perempuan dan anak," imbuhnya.
Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga) berpendapat, pelibatan perempuan dan anak dalam terorisme dapat dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari budaya patriarki, ekonomi, akses informasi, hingga faktor psikologis.
Oleh karenanya, Menteri PPPA mendukung upaya pencegahan terorisme yang dilakukan BNPT bagi kaum perempuan dan anak. "Tindakan pencegahan penting, karena anak adalah generasi penerus kita nantinya, perempuan menjadi tiang negara ini yang tangguh mandiri dan dapat mewujudkan anak-anak yang berkualitas," tuturnya.
Menteri PPPA menjelaskan, selain menstimulasi peran perempuan dan anak dalam pencegahan terorisme, BNPT dan Kemen PPPA akan bersinergi melakukan pemberdayaan ekonomi, sosial dan psikologis bagi perempuan dan anak yang menjadi korban teror.
Seluruh sumber daya kedua instansi akan dikerahkan dalam mendukung program pemberdayaan ini, seperti mengembangkan desa atau kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang menjadi pusat pembangunan ketahanan masyarakat dari paham radikal terorisme.
