Tribratanews.polri.go.id - Bali. Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan (G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment/MCWE) dimulai hari ini bertempat di Nusa Dua, Bali dan akan berlangsung hingga Kamis, 25 Agustus 2022. G20 MCWE dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh negara-negara yang tergabung dalam G20 dan beberapa negara yang diundang secara khusus.
Mengambil tema “Recover Together, Recover Stronger to Close Gender Gap”, G20 MCWE akan mengangkat 3 (tiga) isu utama yang dilatarbelakangi bahwa selama masa pandemi Covid-19, perempuan adalah kelompok yang mengalami dampak paling signifikan. Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan G20 MCWE adalah komitmen Indonesia untuk melanjutkan upaya pengarusutamaan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dimulai di Italia pada 2021 lalu.
“Konferensi Tingkat Menteri pertama tentang Pemberdayaan Perempuan diadakan tahun lalu pada Presidensi G20 Italia dan Presidensi G20 Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan acara yang sangat strategis ini. Kami percaya, hanya melalui kerjasama global dan komitmen yang kuat, kami dapat mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan, khususnya di masa pemulihan Covid-19 dengan terus mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan,” tutur Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.
Perempuan mengalami dampak yang paling signifikan dari kesenjangan gender, yaitu rentan terhadap pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencaharian, rentan menjadi korban tindak kekerasan dan menanggung beban ganda dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menetapkan tema dengan tiga isu utama.
“Indonesia mengangkat tiga isu utama yang menjadi isu strategis dan relevan dengan kondisi saat pandemi, yaitu : (1) Ekonomi perawatan pasca-covid-19, yang berfokus pada pekerjaan perawatan tidak berbayar dan kesempatan yang hilang di pasar tenaga kerja; (2) Menutup kesenjangan gender digital, dengan fokus pada partisipasi perempuan dalam ekonomi digital dan pekerjaan di masa depan; dan (3) Kewirausahaan perempuan dengan fokus pada potensi untuk mendukung pengusaha perempuan dalam mempercepat kesetaraan dan mempercepat pemulihan pasca-covid-19,” ungkap Menteri PPPA. Menteri PPPA berharap konferensi ini dapat menjadi platform yang berharga untuk berbagi ide-ide global, tren masa depan, dan praktik terbaik tentang isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, terutama yang terkait dengan tiga isu utama, platform untuk mengamankan komitmen kolektif, dan memperluas kolaborasi antara semua negara anggota G20, undangan khusus, dan pemangku kepentingan G20 yang relevan.
“Indonesia telah mengembangkan dan menyajikan 6 catatan kebijakan tentang Pendidikan, Ketenagakerjaan, Ekonomi Digital, Lingkungan dan Perubahan Iklim, Transisi Energi, dan Kesehatan. Indonesia melakukan kerjasama dengan aliansi dan kelompok keterlibatan G20 dan mitra sosialnya, termasuk G20 Empower dan Women20. Kita semua akan mempelajari hasil pertemuan dan rekomendasi mereka yang dituangkan dalam komunike mereka. Kami berharap hasil diskusi kami dapat berkontribusi pada Deklarasi Pemimpin G20 sebagai bagian dari upaya dan komitmen kita untuk menangani kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui kebijakan dan program yang berorientasi aksi, yang dapat dibawa ke kursi kepresidenan berikutnya.
Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian penuh terhadap keberlanjutan dan pengembangan UMKM perempuan selama masa pandemi karena mereka adalah kelompok yang paling terpukul selama krisis. Untuk menjalankan salah satu amanat Presiden RI Joko Widodo yaitu “meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender”, Pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan pada 2020. Strategi ini mencakup intervensi khusus untuk perempuan dalam mengatasi kesenjangan gender dan isu gender yang menimbulkan hambatan sistemik bagi mereka untuk mengakses dan memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta, pemerintah menyediakan akses keuangan, literasi keuangan, literasi digital, dan bisnis terkait lainnya, serta keterampilan digitalisasi, terutama kepada perempuan muda, perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas bencana dan kekerasan, perempuan di pedesaan, dan perempuan kurang mampu.
Sementara itu, Menteri untuk Kesetaran Kesempatan dan Keluarga Italia, Elena Bonetti dalam sambutan yang disampaikan secara virtual menyatakan MCWE di bawah Kepresidenan G20 Italia telah membuka jalan untuk pengakuan penuh atas kesetaraan gender sebagai isu prioritas dalam G20.
“Pernyataan penutup pada MCWE Presidensi Italia 2021 mengakui perlunya agenda global untuk mengatasi kebijakan lintas sektoral dan sistemik di seluruh aspek yang berbeda dari kehidupan perempuan serta membutuhkan kesepakatan nasional dan internasional yang efektif. Untuk itu, saya berharap Presidensi G20 Indonesia dapat menegaskan kembali komitmen ini, memperkuat visi yang solid dan komprehensif tentang komitmen internasional untuk pemberdayaan perempuan,” ujar Elena Bonetti.
Sumber : kemenpppa.go.id
