Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Partisipasi perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah membuktikan diri sebagai penopang ekonomi negara saat pandemi Covid-19. Meski hingga kini perempuan masih dikelompokkan dalam kelompok rentan, namun potensi perempuan yang tetap tangguh berdiri tidak menyerah dalam kondisi sulit, layak untuk terus didukung dan mendapatkan akses yang setara.
Berbicara dalam kegiatan Kick Off Aksi Perempuan oleh Tjufoo dan Stellar Women di Jakarta, Kamis (22/09), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan bahwa pemulihan ekonomi nasional tidak boleh meninggalkan potensi perempuan.
“Pemulihan ekonomi dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19 yang memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Hal itu didasarkan pada berbagai data, indeks, dan hasil penelitian, menunjukkan bahwa mendorong partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi akan mampu menaikkan pendapatan negara secara signifikan,” tutur Menteri PPPA.
Menteri PPPA menyambut baik program inkubasi khusus yang diinisiasi oleh Tjufoo dan Stellar Women dalam AKSI Perempuan. Kerja kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan akses perempuan Indonesia untuk lebih cepat meningkatkan potensinya dan mencapai ketahanan ekonomi.
“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengapresiasi AKSI Perempuan, sebuah program inkubasi khusus bagi bisnis yang dirintis perempuan yang bertujuan untuk membuka potensi yang dimiliki wanita dalam memimpin dan meningkatkan pertumbuhan bisnis mereka melalui program bimbingan kurasi yang dipimpin oleh para ahli. Kami juga mengajak pihak-pihak lain untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan kualitas perempuan wirausaha dan memberikan solusi dari berbagai tantangan yang menghambat kemajuan perempuan, serta memastikan bahwa perempuan sepenuhnya dilibatkan dalam rencana dan tindakan pemulihan ekonomi global serta pertumbuhan yang inklusif,” ujar Menteri PPPA.
Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Angela Tanoesoedibjo menyampaikan urgensi peningkatan pemanfaatan platform digital bagi wirausaha perempuan, imbas dari situasi pandemi Covid-19 yang sangat bergantung pada teknologi.
“Kemenparekraf terus berkomitmen mendukung pengembangan SDM dengan program upskilling, reskilling, sertifikasi dan entrepreneurship di sektor parekraf, dimana sektor ini mayoritas pekerjanya adalah perempuan. Kami juga mendukung program pemerintah dalam onboarding dan memberikan pendampingan bagi 30 juta UMKM masuk ke platform digital sampai dengan tahun 2023,” tuturnya.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop UKM), Siti Azizah yang juga hadir dalam kesempatan ini juga memaparkan peran dan kontribusi perempuan wirausaha bagi perekonomian nasional sehingga membangun motivasi wirausaha bagi perempuan merupakan hal yang penting dilakukan.
“Eksistensi perempuan sangat penting, tidak hanya berpengaruh pada ketahanan keluarga tapi juga bagi negara. Hal tersebut merujuk pada data BPS (Badan Pusat Statistik), dimana pada tahun 2021 terdapat 64,5 persen total UMKM yang dikelola perempuan dalam skala usaha mikro. Dan UMKM ini memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia, karena skeitar 99 persen pengusaha mikro memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto),” ungkapnya.
Chair of B20 Indonesia, Shinta Kamdani memaparkan permasalahan yang ada pada isu UMKM perempuan yakni masih adanya kesenjangan antara usaha yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Shinta menerangkan perempuan masih memperoleh bantuan keuangan dan investasi yang tidak proporsional selama pandemi dibandingkan dengan laki-laki.
“Dalam Presidensi B20 Indonesia, kami memberikan perhatian besar terhadap isu perempuan dan UMKM. Hal ini menjadi salah satu fokus kami dalam Women In Business Action Council, satu dari tujuh gugus tugas B2. Kami menyampaikan rekomendasi kebijakan aksi dalam 3 tema kunci, yakni: memberdayakan perempuan wirausaha; mendorong kemampuan digital dan kepemimpinan perempuan; dan, lingkungan kerja yang adil dan aman,” tutur Shinta.
Pemberdayaan perempuan sendiri dalam hal ini adalah “Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender” menjadi salah satu dari 5 isu prioritas program dan kebijakan Kemen PPPA sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk diselesaikan hingga tahun 2024. Isu ini menjadi hulu dari penyelesaian berbagai isu perempuan dan anak.
Sumber : kemenpppa.go.id
