Tribratanews.polri.go.id - Jakarta. Presiden Joko Widodo mendorong seluruh pihak mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran. Ia meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan semakin kokoh, jika pengawalan tersebut dapat terwujud.
"Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (26/6/23).
Menurut Presiden Jokowi, pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya. Sehingga hasil dari belanja negara betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat. Dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya," jelas Presiden Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Indonesia Merasa Terhormat Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17
Sebelumnya ditemukan sejumlah penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Presiden Jokowi mengatakan, anggaran tersebut ditujukan untuk pengembangan daerah, tetapi habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.
"Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi. Ngga usah saya sebut, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran 1,5 miliar (rupiah), 1 miliar (rupiah) untuk perjalanan dinas," ujar Presiden Jokowi.
Maka itu, Presiden Jokowi mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah. Seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya.
Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri. "Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan," tutup Presiden Jokowi.
(ndt/hn/um)
