Tribratanews.polri.go.id - Badung, 23 Mei 2024 - Pemerintah Indonesia fokus mendorong peran pemerintah daerah agar mampu menyediakan infrastruktur air bagi masyarakat hingga ke pelosok, termasuk memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam sesi Local Process pada rangkaian World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (22/5/2024).
Dalam sesi itu hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Presiden World Water Council Loic Fauchon, Presiden UCLG Ugur Ibrahim Altay, dan Menteri Perairan Maroko Nizar Baraka.
“Tugas pemerintah daerah adalah memberikan akses yang setara terhadap air dan sanitasi bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara, aman, terjangkau, dan memadai untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri,” jelas Agus.
Baca Juga: Polda Banten Gelar Sosialisasi Bersama Media sebagai Upaya Cegah Paham Radikalisme
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa menjaga ketahanan air sangat penting demi keberlangsungan generasi penerus bangsa. Pengelolaan air harus selalu dikelola dengan baik demi kesejahteraan seluruh manusia.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan akses air dan meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan air untuk manusia sesuai dengan tema World Water Forum ke-10.
Hal senada diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnivan yang menyebut bahwa tantangan terhadap kebutuhan air ke depannya akan semakin meningkat karena perubahan iklim berdampak nyata pada kehidupan manusia.
“Kehadiran local process dalam World Water Forum ke-10 sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi antardaerah mengenai pengelolaan air di daerah masing-masing. Dari pengalaman Indonesia dan negara lain, tentu kita perlu membuat arahan agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan dengan regulasi negara kita,” ujar dia.
Salah satu local process yang mengemuka di World Water Forum adalah Subak, sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional.
Subak yang dikelola masyarakat adat Bali melalui mekanisme irigasi berlandaskan filosofi Tri Hita Karana (keseimbangan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan) dinilai mampu menjadi contoh harmonisasi hubungan antara air dengan manusia.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) bersama Pemerintah Indonesia pun berkomitmen merawat dan mempertahankan kelestarian sistem Subak sebagai bagian dari warisan budaya dunia.
(ta/hn/nm)
